Penalombok | Lombok Timur – Baru-baru ini beredar informasi di media sosial (Medsos) terkait dengan meninggalnya seorang bayi berusia tiga bulan, lantaran diduga tak mendapatakan pelayanan medis Puskesmas Sukaraja.
Peristiwa itu sontak menjadi sorotan dibeberap grup whatsapp, bahkan banyak pihak yang menyerukan pencopotan kepala puskesmas (Kapus) karena dinilai lalai dengan tugas memberikan pelayanan hak dasar masyarakat.
Salah satu kelompok yang mengecam yakni Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Jerowaru.
“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa meninggalnya bayi tersebut. Tragedi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, namun juga menjadi keprihatinan mendalam bagi seluruh masyarakat Kecamatan Jerowaru,” kata Ketua PPDI Jerowaru, Abdullah, Minggu 7 September 2025.
Berdasarkan penelusuran dan masukan dari masyarakat, kata dia, pihaknya menilai bahwa kejadian kurangnya pelayanan di Puskesmas Sukaraja bukanlah yang pertama kali terjadi.
“Ini mencerminkan adanya permasalahan serius dalam pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat,” ujarnya
Ia menekankan agar pelayanan kesehatan harus mengedepankan prinsip kesigapan, keadilan, dan kemanusiaan. Sebab setiap bentuk kelalaian yang berdampak pada nyawa manusia, kata dia, merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditolerir.
“Apabila tidak ada langkah konkret dari pihak terkait dalam waktu dekat, maka PPDI bersama masyarakat akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sesuai aturan yang berlaku demi memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang,” ucapnya dengan nada tegas
Ia berhara pihak-pihak terkait segera mengambil tindakan nyata demi kebaikan bersama dan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di wilayah Kecamatan Jerowaru.
Sementara itu, salah satu pengurus PPDI Jerowaru Syabanul Amin meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk segera memfasilitasi pertemuan sangkep antara masyarakat, perangkat desa, dan pihak puskesmas.
“Pertemuan ini penting dilakukan sebelum muncul gerakan massa yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah,” tegasnya.
Bahkan tak segan-segan sosok Kawil itu meminta dinas kesehatan (Dikes) dan Bupati Lombok Timur mengambil langkah tegas mencopot jabatan Kapus Sukaraja serta mengealuasi kinerja tenaga medis di puskesmas tersebut.***
