PENALOMBOK – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Selaparang Finansial belakangan ini terus menjadi sorotan, mulai dari diendusnya sistem pemberian kredit yang dinilai tidak sesuai prosedur, hingga dugaan adanya praktik pinjaman fiktif yang berpotensi merugikan lembaga.
Bahkan diduga ada anggaran ratusan juta rupiah yang dialokasikan untuk kegiatan iklan dan publikasi. Namun penggunaannya dinilai tidak memiliki kejelasan dan transparansi yang memadai.
Salah satu aktivis Lombok Timur mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai dokumen temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Selaparang Finansial.
Dokumen tersebut rencananya akan serahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh.
“Ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut tata kelola keuangan daerah. Jika benar terjadi penyimpangan, maka harus ada penindakan tegas,” ujar sosok yang akrab disapa Yuza itu, Rabu 19 November 2025.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD wajib dijaga untuk memastikan lembaga tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Timur.
Karena itu, Yuza dan kolega juga berencana turun aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat.
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam, kata Yuza, pihaknya akan desak Pemda melalui jalananan agar segera melakukan evaluasi internal terhadap manajemen Selaparang Finansial.
“Kita akan turun aksi desak pemerintah evaluasi manajemen Selaparang Finansial,” tegasnya.
Tak hanya Yuza, mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur, Herwandi juga siap terlibat dalam aksi yang direncanakan digelar dalam waktu dekat ini.
“Saya siap bawa masa kakak. ayok gass,” katanya singkat dalam grup whatshapp Fokus Lotim.***
