Lombok Timur | Penalombok; Subuh tadi, ketika azan berkumandang dan udara masih basah oleh sisa hujan lebat malam, pikiran ini melayang pada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala: masihkah kita memegang makna Patuh Karya? Ataukah semboyan itu kini tinggal ukiran di dinding kantor pemerintahan di Lombok Timur ?

Demo merebak di Lombok Timur belakangan ini bukan sekadar peristiwa politik biasa. Ia bukan hanya kumpulan massa yang membawa spanduk, meneriakkan tuntutan, lalu pulang. Demo hari ini adalah cermin retaknya kepercayaan. Ia adalah jeritan hati rakyat yang merasa tak lagi didengar. Dan yang paling menyayat, ia seperti simbol runtuhnya makna Patuh Karya itu sendiri.

Patuh Karya. Dua kata yang dulu terasa sakral. Patuh bukan sekadar tunduk, melainkan kepatuhan pada nilai, etika, dan amanah. Karya bukan hanya hasil fisik, melainkan buah dari pengabdian, kejujuran, dan keikhlasan. Patuh Karya sejatinya adalah filosofi hidup: bekerja dengan patuh pada nurani dan berkarya demi kepentingan bersama.

Namun hari ini, kita menyaksikan sesuatu yang berbeda. Demo bermula dari desa, ruang paling dasar kehidupan rakyat. Dari tanah, sawah, laut, dan pasar tradisional. Ia lalu merembet ke berbagai persoalan: pengelolaan objek wisata, kebijakan pembangunan, konflik lahan, hingga polemik jabatan. Semua seakan terhubung oleh satu benang merah: rasa tidak adil yang kian menebal.

Apakah ini tanda bahwa makna Patuh Karya mulai hilang? Ataukah kita yang lupa bagaimana cara memaknainya?

Dulu, patuh berarti sadar. Sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan warisan. Sadar bahwa jabatan adalah titipan, bukan tahta. Sadar bahwa rakyat adalah pemilik sah daerah ini, bukan sekadar penonton pembangunan.

Kini, patuh terasa bergeser makna. Ia bukan lagi kepatuhan pada nilai, tetapi kepatuhan pada kekuasaan. Bukan patuh pada kebenaran, melainkan patuh pada kepentingan. Kita melihat bagaimana keputusan sering diambil tanpa partisipasi rakyat. Musyawarah hanya formalitas. Dialog hanya slogan.

Kekuasaan merasa paling berkuasa. Seolah daerah ini milik segelintir orang. Seolah rakyat hanya numpang hidup di tanahnya sendiri. Rakyat tidak lagi dianggap subjek pembangunan, melainkan objek kebijakan.

Ironisnya, pembangunan terus digaungkan. Jalan dibangun, gedung didirikan, taman dipercantik. Tapi apakah pembangunan itu benar-benar milik rakyat? Ataukah hanya etalase kekuasaan?

Ketika rakyat bersuara, mereka dianggap mengganggu stabilitas. Ketika rakyat protes, mereka dicap tidak tahu diri. Padahal, bukankah suara rakyat adalah nafas demokrasi? Bukankah kritik adalah vitamin kekuasaan?

Karya seharusnya lahir dari empati. Dari kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Dari kesadaran bahwa pembangunan bukan soal beton dan aspal, tetapi soal martabat manusia.

Namun hari ini, karya sering kehilangan ruh. Ia menjadi proyek. Menjadi angka di laporan. Menjadi foto di media sosial. Yang penting terlihat bekerja, meski rakyat tak merasakan manfaatnya.

Objek wisata, misalnya. Alam Lombok Timur adalah anugerah Tuhan. Gunung, pantai, air terjun, sawah hijau, semua memikat. Tapi pengelolaannya sering memicu konflik. Rakyat lokal tersingkir. Investor diistimewakan. Kearifan lokal terpinggirkan.

Pariwisata yang seharusnya menyejahterakan justru menciptakan jurang baru. Rakyat berebut remah. Elite menikmati kue. Yang kecil saling sikut, yang besar tersenyum dari kejauhan.

Di sinilah kita merasa malu. Malu melihat rakyat beradu dengan rakyat. Malu melihat saudara sendiri saling menjatuhkan demi secuil keuntungan. Tapi bukankah ini juga buah dari sistem yang tidak adil?

Ketika akses tidak merata, orang terpaksa bertarung. Ketika peluang dimonopoli, orang menjadi serakah. Ketika negara absen, konflik jadi tak terelakkan.

Demo bukan sekadar marah. Ia adalah ekspresi kekecewaan. Ia adalah jeritan nurani yang lama terpendam. Rakyat tidak tiba-tiba turun ke jalan. Mereka sudah mencoba bersabar. Sudah mencoba menunggu. Tapi ketika pintu dialog tertutup, jalanan menjadi ruang bicara terakhir.

Demo dari desa menunjukkan satu hal: akar persoalan ada di bawah. Di tanah. Di perut yang lapar. Di akses yang timpang. Dari sana, api merembet ke isu-isu lain. Seperti bara yang tersentuh angin.

Apakah demo ini ancaman? Ataukah peringatan?

Bagi kekuasaan yang bijak, demo adalah cermin. Ia memantulkan wajah kebijakan yang mungkin kusam. Ia mengingatkan bahwa ada yang salah. Bahwa ada suara yang tak terwakili.

Tapi bagi kekuasaan yang pongah, demo dianggap musuh. Mereka melihat rakyat sebagai gangguan, bukan mitra. Mereka lupa bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari rakyat.

Perenungan paling menyakitkan adalah ketika kita merasa asing di tanah sendiri. Ketika kebijakan tidak berpihak. Ketika ruang hidup semakin sempit. Ketika suara tak dianggap.

Rakyat seakan hanya numpang. Numpang bekerja di proyek. Numpang berdagang di pinggir pembangunan. Numpang menikmati hasil yang seharusnya milik mereka.

Padahal, daerah ini bukan milik pejabat. Bukan milik investor. Bukan milik elite. Daerah ini milik rakyat. Dari pajak mereka, dari suara mereka, dari keringat mereka.

Tapi mengapa mereka merasa tersisih?

Mungkin karena pembangunan sering lahir dari atas, bukan dari bawah. Dari meja rapat, bukan dari sawah. Dari hotel, bukan dari balai desa. Rakyat hanya dipanggil saat pemilu. Setelah itu, mereka dilupakan. Janji tinggal arsip. Harapan jadi abu.

Patuh Karya tidak boleh mati. Ia harus dihidupkan kembali. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai laku hidup. Patuh pada nilai keadilan. Patuh pada suara rakyat. Patuh pada amanah jabatan.

Karya yang lahir dari kejujuran. Dari niat melayani, bukan dilayani. Dari semangat membangun bersama, bukan menguasai.

Kita butuh pemimpin yang mau turun ke desa tanpa protokol. Duduk di tikar, minum kopi rakyat, mendengar keluhan tanpa defensif. Kita butuh kebijakan yang lahir dari dialog, bukan instruksi.

Kita juga perlu rakyat yang sadar hak dan tanggung jawab. Bersuara dengan santun, tapi tegas. Mengkritik dengan data, bukan dendam. Menuntut keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan.

Subuh adalah waktu paling jujur. Saat dunia sepi, hati bicara paling lantang. Di waktu itulah kita bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita patuh pada nurani? Sudahkah kita berkarya untuk sesama?

Demo yang merbak di Lombok Timur bukan sekadar peristiwa. Ia adalah tanda zaman. Ia adalah alarm. Jika kita abai, ia bisa menjadi badai. Tapi jika kita mau merenung, ia bisa menjadi titik balik. Kesempatan memperbaiki. Momentum menghidupkan kembali Patuh Karya.

Karena sejatinya, daerah ini tidak akan maju jika rakyatnya merasa terasing. Tidak akan damai jika suara dibungkam. Tidak akan sejahtera jika keadilan hanya slogan.

Patuh Karya bukan milik masa lalu. Ia harus menjadi kompas masa depan. Agar kekuasaan kembali rendah hati. Agar pembangunan kembali berpihak. Agar rakyat kembali merasa memiliki.

Semoga demo hari ini tidak berakhir sebagai arsip. Tapi menjadi pelajaran. Bahwa kekuasaan tanpa nurani hanya akan melahirkan perlawanan. Bahwa karya tanpa empati hanya akan melahirkan luka.

Dan semoga, dari subuh ke subuh berikutnya, kita terus merenung. Agar Lombok Timur tidak hanya maju secara fisik, tapi juga dewasa secara moral??

Ditulis oleh; Karomi (dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani)