Penalombok, Lombok Barat – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lombok Barat menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah pusat yang akan memberikan tunjangan khusus bagi guru non-ASN (honorer) di seluruh Indonesia. Kabar gembira ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, L. Hadrian Irfani, M.Si., dalam rapat di Gedung Parlemen Senayan.
Menurut Hadrian, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tunjangan bagi guru honorer yang belum tersertifikasi, dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Tunjangan tersebut rencananya akan diumumkan secara resmi bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan untuk menentukan jumlah guru honorer yang memenuhi kualifikasi penerima tunjangan tersebut.
Menanggapi hal ini, Hendra Harianto, anggota Fraksi PKB DPRD Lombok Barat, menyatakan dukungannya dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat. Ia menilai program ini sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik, terutama guru-guru honorer yang selama ini masih jauh dari kata sejahtera.
“Ketika kehidupan para guru terjamin, mereka bisa lebih fokus dalam mendidik generasi bangsa. Ini tentu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Guru adalah garda terdepan dalam dunia pendidikan, termasuk di Lombok Barat,” ujarnya.
Hendra juga menambahkan harapan agar program pengangkatan guru menjadi ASN dan PPPK dapat menjadi prioritas utama pemerintah pusat. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang kualitas pembelajaran di daerah-daerah.
“Kami berharap perhatian terhadap guru tidak hanya berhenti pada tunjangan, tetapi juga pada status kepegawaiannya dan fasilitas pendidikan yang memadai,” Harapnya.***
